JAKARTA, KabarKorupsi.Com - KPK menggelar diskusi mengenai usulan perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Sejumlah poin penunjang diusulkan dalam draft perubahan undang undang tindak pidana korupsi.
Hasil kajian yang didiskusikan dilakukan KPK selama 1 tahun terakhir bersama sejumlah pakar hukum universitas di Indonesia.
Dalam sejumlah poin itu disampaikan juga mengenai keterlibatan masyarakat dalam penanganan korupsi yang lebih dini dan fasilitas langsung kepada masyarakat.
Diharapkan draft ini dapat dibahas dalam prolegnas oleh pemerintah, KPK dan DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang Tipikor.
Menurut Agus, UU Tipikor yang ada saat ini belum sepenuhnya meratifikasi United Nations Convention Against Corruption tahun 2003.
Ia meminta agar Indonesia mengikuti Singapura yang sudah menjalankan UNCAC sepenuhnya.
Editor: Redaksi
