 |
| Gedung DPRD DKI. |
JAKARTA, KabarKorupsi.Com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti anggaran rencana pembelian atau pengadaan lisensi perangkat lunak dan antivirus Pemprov DKI Jakarta. Anggaran tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020.
PSI menilai ada pembengkakan anggaran di mana di dalam KUA-PPAS pengadaan antivirus dan perangkat lunak dianggarkan Rp 12 miliar. Sementara dalam APBD 2019, anggaran untuk pengadaan ini hanya Rp 200 juta.
"Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100 (juta) -Rp 200 (juta) begitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli daripada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," jelas Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
William mengatakan secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen ini tak masuk akal. Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan anggaran.
"Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena kalau saya sisir cepat saja enggak masuk akal sih," jelasnya.
Sebelumnya William juga menyorot kenaikan anggaran TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) dari Rp 18,99 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar sementara hasil kerja TGUPP dinilai tak ada.
Sumber: merdeka
