 |
| Fahri Hamzah kiri dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok kanan. (Foto: KabarKorupsi.Com) |
JAKARTA, KabarKorupsi.Com - Fahri Hamzah Mantan Wakil Ketua DPR RI menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ditempatkan di BUMN yang dianggap paling korup.
Ahok Ditempatkan di BUMN Paling Korup Saran Fahri Hamzahhttps://t.co/WBdkqPtMhr— KabarKorupsi.Com (@KabarkorupsiCom) November 20, 2019
Keberadaan Ahok di BUMN yang paling Korup, kata Fahri, akan menjadi pembuktian apakah Ahok berani membuka praktik korupsi di BUMN.
Hal itu disampaikan Fahri saat diwawancarai jurnalis Aiman Witjaksono dalam program Aiman KompasTV, Senin (19/11/2019) malam.
Di awal keterangannya, Fahri mendukung Ahok masuk ke BUMN.
Dengan catatan, masuknya Ahok ke BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kalau itu dia (pemerintah,-Red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong. Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam.
Menurut Fahri, Presiden dan Menteri BUMN harus berani membela Ahok sepanjang penangkatannya sesuai dengan peraturan.
Presiden harus siap dengan resiko politik yang bakal diterima.
"Resiko politiknya akan diterima oleh Presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN. Tidak populer. Dikritik orang. Itu memang resiko hari hari politisi," ujar Fahri.
Fahri mengakui BUMN membutuhkan sosok Ahok.
"Kalau soal talenta, saya mengatakan BUMN itu memerlukan saudara Ahok," kata politikus Partai Gelora ini.
Ahok diperlukan, lanjut Fahri, karena BUMN membutuhkan sosok yang tegas dan keras.
"Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, orang tegas," ujar dia.
Ditanya soal kemungkinan masuknya Ahok di BUMN bakal membuka borok-borok korupsi di BUMN, Fahri mendukung hal itu terjadi.
Fahri menyarankan agar Ahok dimasukkan ke BUMN yang selama ini dianggap paling korup.
"Saya ingin melihat itu dilakukan. Karena itu masukkan Ahok ke tempat yang paling banyak dituduh korupsi. PLN, Pertamina. Masukin ke situ. Apapun (direksi atau komisaris), kita ingin lihat keberaniannya di situ," ujar dia.
Ini Daftar Kasus Korupsi di BUMN
1. Data Korupsi di BUMN
Merujuk saran dari Fahri, lantas BUMN apakah yang paling korup?
Hingga berita ini ditulis, belum ada data yang merinci daftar korupsi di BUMN.
Namun, sepanjang 2018-2019, sejumlah pimpinan BUMN tersangkut kasus korupsi.
Berikut rinciannya sebagaimana dikutip dari Kompas.com:
1. PLN
KPK menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.
Namun, Sofyan akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada 4 November 2019.
2. PT PAL Indonesia
KPK menetapkan tiga pejabat PT PAL Indonesia sebagai tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi.
Pejabat-pejabat tersebut terdiri atas Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin, Kepala divisi Perbendaharaan PT PAL Arief Cahyana, dan Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan kapal Strategic Sealift Vessel (SSV).
Mereka diduga telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
Dikutip dari Kompas.com (03/02/2017), KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Jasindo Budi Tjahjono sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi.
Dugaan tersebut adalah terkait pembayaran kepada dua agen dalam penutupan asuransi minyak dan gas di BP Migas atas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2009-2012 dan 2012-2014.
Mantan Direktur Utama PT Jasindo Budi Tjahjono pun divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/04/2019).
4. PT Krakatau Steel
Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (22/03/2019).
Wisnu didakwa menerima suap dengan total nilai sekitar Rp 101,7 juta dan 4.000 Dollar Singapura dari dua pengusaha, yaitu Kenneth Sutardja dari PT Grand Kartech dan Yudi Tjokro dari Group Tjokro.
Sementara itu, Alexander Muskitta diduga sebagai perantara dan penerima suap.
Dikutip dari Kompas.com (21/05/2019), kasus ini terkait rencana pengadaan barang dan peralatan oleh Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel tahun 2019, yang masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar.
5. Angkasa Pura
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam terjaring dalam opersi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (31/07/2019).
Diberitakan Kompas.com (02/08/2019), Andra diduga menerima suap terkait proyek Baggage Handling System yang dikerjakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI).
6. Perindo
Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda terjerat kasus suap jatah impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem.
Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Senin (23/9/2019).
Risyanto diduga menerima suap untuk mengatur kuota ikan salem dari perusahaan milik Mujib Mustofa, Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, sebagaimana diberitakan Kompas.com (24/09/2019).
7. PT INTI
Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Darman Mapanggara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap terkait proyek baggage handling-system.
Melansir dari Kompas.com (2/10/2019), Darman diduga memberikan suap kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek Baggage Handling System (BHS) dikerjakan oleh PT INTI.
8. Pertamina
Kasus korupsi juga pernah melilit Pertamina.
Direktur Utama Pertamina Karena Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 22 Maret 2018.
Kejaksaan juga menetapkan tiga pejabat Pertamina lainnya sebagai tiga tersangka.
Mereka adalah mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan, mantan Merger and Acquisition Manager Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto, dan Chief Legal Counsel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan.
Mengutip berita Kompas.com (10/6/2019), Karen akhirnya divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Karen juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.
Karen terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.
Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu.
Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).
Selain itu, menurut hakim, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.
Menurut hakim, perbuatan Karen itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia.
2. BUMN Berharap Ahok Bersedia Bergabung
Kabar tersebut datang setelah Ahok mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu dengan Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas banyak hal terkait dengan BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebutkan jika pihak BUMN sangat berharap Ahok untuk bergabung dan memperkuat BUMN.
"Harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita, satu di antara BUMN di Indonesia," jelas Arya dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTv, Rabu.
"Kita juga mengharapkan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabung lah, memperkuat BUMN kita gitu," terang Arya.
Saat disinggung di sektor mana Ahok akan ditempatkan, Arya menuturkan jika Ahok akan ditempatkan pada sektor yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang.
"Yang pasti kalau sektor mana, pasti yang kita lihat yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang lah," ujar Arya.
Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung sekira 1,5 jam tersebut, pihak BUMN hanya meminta kesedian Ahok untuk bergabung.
"Soal energi atau apa pun itu kita belum tahu, tapi yang pasti tadi prinsipnya adalah meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita," kata Arya.
Arya menegaskan, jika BUMN butuh orang seperti Ahok yang bisa mendukung BUMN.
"Karena kita memang butuh orang-orang seperti Pak Ahok yang memang bisa mendukung BUMN," ungkapnya.
Menurutnya, Ahok sudah punya kapasitas yang diakui oleh publik.
"Beliau kan punya kapasitas yang diakui oleh publik untuk hal-hal yang bisa memperbaiki banyak hal juga," terangnya.
Lebih lanjut Arya menjelaskan, jika Erick Thohir melihat Ahok punya kemampuan untuk membantu BUMN.
"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun itu namanya, banyak masukan lah dari kita kepada Pak Erick ya, dan Pak Erick melihat bahwa ini memang bisa untuk membantu kita," jelasnya.
Saat disinggung terkait dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan Ahok sebagai kandidat untuk menempati satu di antara posisi strategis di BUMN, Arya menegaskan jika memang ada koordinasi dengan Jokowi.
"Strategis sudah pasti," jelas Arya.
"Yang pasti setiap posisi-posisi yang vital untuk BUMN kan kita harus koordinasi sama Pak Jokowi, tidak mungkin tidak," ujarnya.
Saat ditanya kapan Ahok bisa bergabung, Arya berharap secepatnya Ahok dapat bergabung dengan BUMN.
"Kita harap secepatnya juga Pak Ahok bisa bergabung dengan kita," terangnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, saat melakukan telewicara dengan Kompas Petang, Rabu, Arya mengatakan jika Ahok menyampaikan kesediaannya untuk bergabung bersama dengan BUMN.
Menurut Arya, sepanjang itu untuk kepentingan negara dan bangsa, Ahok bersedia kalau memang ditugaskan.
Arya juga menambahkan jika Ahok sudah mengetahui gambaran secara garis besar posisi yang akan dia tempati.
3. Chandra Hamzah Dipanggil Erick Thohir
Erick Thohir juga memanggil Chandra Hamzah, eks pimpinan KPK pada Senin (18/11/2019).
Kabarnya, Chandra Hamzah sedang dibidik untuk mengisi salah satu posisi pada BUMN Perbankan.
Namun, hal ini dibantah oleh Chandra.
Chandra mengaku menemui Erick Thohir untuk berdiskusi mengenai masalah BUMN secara umum.
"Bicara tentang BUMN, pertemuannya lumayan dua jam, dari jam 9 bicara memperkuat BUMN, memperbaiki BUMN dan meningkatkan kinerja BUMN" ujarnya dikutip dari YouTube tvOneNews.
Satu di antara hal yang juga dibicarakan Mantan Komisaris Utama (Komut) PT PLN dan Erick adalah visi-misi yang akan dicapai Kementerian BUMN.
"Saya pernah jadi Komut PLN, ditanya bagaimana pengalamannya, kita hanya bicara BUMN saja, bagaimana BUMN ke depannya," imbuhnya.
Sementara itu, Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membenarkan jika Chandra akan menduduki jabatan di BUMN.
"Iya beliau akan mengisi salah satu posisi di BUMN," ungkap Arya.
Ditanya soal jabatan apa yang akan ditempati Chandra, Arya tidak menjelaskan secara rinci.
"Posisinya apakah direktur, apakah komisaris, tunggu tanggal mainnya," ujarnya.
Namun, Arya memberikan sedikit bocoran tentang BUMN sektor mana yang akan ditempati Chandra.
"Sektornya keuangan yang pasti menyangkut hajat hidup orang banyak," lanjutnya.
Arya berharap dengan rencana pemilihan tersebut, Chandra diharapkan mampu mendorong perusahaan sektor keuangan ini dalam mendukung visi misi dari Presiden Jokowi.
Ia juga menjelaskan jika beberapa hari ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir akan memanggil sejumlah tokoh penting untuk menduduki jabatan di BUMN.
4. Chandra Hamzah Masuk di Sektor Perbankan?
Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyebutkan, Chandra Hamzah yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK ini bakal mengisi jabatan pada sektor perbankan.
Namun, dia enggan memastikan nama perusahaan pelat merah pada sektor perbankan tersebut. "Sektornya keuangan. Saya tadi bilang perbankan," ucap Arya di ruang pers Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Chandra Hamzah diproyeksi akan mengisi jabatan staf khusus di Kementerian BUMN.
Dikutip dari Kompas.com, namun kabar tersebut ditepis oleh Arya.
"Sudah dipastikan Chandra ini akan mengisi salah satu posisi di BUMN. BUMN ini perusahaan. Beliau akan ditempatkan di perusahaan BUMN dan dipastikan seperti itu. Posisinya direktur atau bagian komisaris, tunggu tanggal mainnya," ujarnya.
Dipastikan, mantan Komisaris Utama PLN ini sudah harus menjabat perusahaan perbankan sebelum akhir tahun 2019.
Diketahui, posisi jabatan di BUMN perbankan yang masih lowong saat ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
"Pokoknya dalam waktu Desember akhir, Pak Chandra Hamzah sudah masuk jajaran kepengurusan BUMN. Pak Chandra Hamzah sedang melalui proses administrasi," ucap Arya.
5. Sandiaga Uno Dikabarkan Jadi Dirut PLN
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang juga mantan calon wakil presiden RI dikabarkan akan jadi Direktur Utama PLN.
Pihak istana ketika dikonfirmasi soal kabar tersebut, meminta awak media untuk bertanya ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Meski proses pemilihan direksi maupun Komisaris BUMN strategis berada di tangan Presiden Jokowi namun pihak istana meminta media massa menanyakan hal itu kepada Menteri BUMN.
"Lebih baik ditanyakan ke Menteri BUMN, Pak Erick Thohir," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurutnya, Presiden Jokowi telah meminta Erick untuk memperbaiki ratusan perusahaan pelat merah dan menjaga visi-misi BUMN seperti amanat pemerintah.
"Visi-misi BUMN adalah visi-misi dari presiden dan wakil presiden. Segala sesuatu terkait BUMN akan diselesaikan Kementerian BUMN," ujarnya.
Dilansir Kompas.com, posisi bos perusahaan listrik negara saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani.
Sebelumnya, jabatan tersebut diisi oleh Sofyan Basir, namun ia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi.
Sofyan kini sudah divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta sejak Senin (4/11/2019).
(Tribunnews.com/Daryono/Nanda/Maliana/Indah) (Kompas.com/ Robertus Belarminus, Fachri Fachrudin, Dylan Aprialdo Rachman, Ardito Ramadhan, Abba Gabrillin, Ade Miranti Karunia).
Editor: Redaksi
